Lulusan IPDN Tak Harus Ditempatkan di Daerah Asal

Ada yang berbeda pada metode penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun ini. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, lulusan IPDN tak lagi ditempatkan di daerah asalnya. 

Pernyataan itu disampaikan Wakil Rektor IPDN Dr Drs Reydonnyzar Moenoek saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam acara Serah Terima PNS Lulusan IPDN Angkatan XXIII kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Sebanyak 73 orang purna praja diterima Gubernur Ganjar Pranowo di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (23/10).

Reydonnyzar menuturkan angkatan XXIII merupakan angkatan perintis metode penempatan yang baru. Kebijakan metode penempatan berubah untuk mendukung agenda Nawacita Presiden RI Ir H Joko Widodo, khususnya pada poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah desa dan perbatasan, imbuhnya, tidak mudah dilakukan. Untuk itu diperlukan SDM aparatur yang unggul, baik dari segi mental maupun dari sisi intelektualitasnya. PNS lulusan IPDN sebagai kader terdepan pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental telah dipersiapkan melalui pendidikan kepamongprajaan.

“Kami sampaikan, tidak lagi bagi purna praja yang lulusan berasal dari daerah provinsi semula, harus kembali ke daerah asalnya. Tentunya ada makna, sebagai perekat integrasi, persatuan kesatuan dan juga sekaligus berbagi wawasan nusantara. Jadi mereka benar-benar dibentuk dan ditempa dengan catatan mereka betul-betul memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan amanah yang telah diberikan,” urainya.